Sektor usaha mikro terkendala permodalan

Kuntadi - Koran Sindo

Kamis,  25 Oktober 2012  −  17:21 WIB

Sindonews.com – Sektor usaha di Indonesia, sebanyak 92 persen didominasi sektor usaha mikro. Sektor usaha ini sulit berkembang karena terkendala akses pemodalan dan perbankan. 

Padahal sektor ini banyak menciptakan lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. General Secretary Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia, Bambang Ismawan mengatakan, usaha mikro yang ada di Indonesia jumlahnya lebih dari 51 juta. 

Dari jumlah itu, hanya sekitar 20 persen saja yang sudah terjangkau layanan keuangan dan perbankan. “Perlu terobosan agar mereka mudah mendapat akses perbankan karena jumlahnya mencapai 92 persen dari sektor usaha yang ada di Indonesia,” jelas Bambang pada penutupan Temu Nasional ke-IV Keuangan Mikro, di Hotel UNY Yogyakarta, Kamis (25/10/2012).

Sektor usaha mikro, ujarnya, sangatlah vital dalam mendukung perekonomian nasional. Pasalnya, mereka banyak menciptakan lapangan kerja dan pengangguran. Bahkan tidak sedikit bekerja pada sektor ini menjadi tumpuan hidup sekitar 200 juta warga Indonesia.

Bambang mengaku, prihatin dengan minimnya sektor mikro yang belum tersentuh lembaga keuangan. Mereka kebanyakan mencari rentenir, jika terkendala modal. Meskipun bunganya tinggi, mereka cukup senang karena prosesnya yang mudah.

“Lembaga keuangan mikro harus bisa belajar karena yang diperlukan pelaku tidak memulu financial, tetapi juga aspek sosial dan budaya,” jelasnya.

Salah satu yang perlu diikuti adalah melakuakn aksi jemput bola. Lembaga keuangan mikro jangan hanya duduk di kantor menunggu nasabah, namun mereka harus turun mencari nasabah.  

Pada pertemuan itu juga disepakati pembentukan lembaga wholesaler atau organisasi Apex. Modal yang diberikan harus tepat sasaran, sehingga bukan justru menjadikan masalah baru bagi pelaku usaha mikro. 

Analisis :

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian dan dukungan lebih kepada para pengusaha dari sektor mikro ini, karena sektor usaha di Indonesia ini  di dominasi oleh usaha mikro pastinya ini akan memberikan keutungan yang besar untuk negara khususnya masyarakat, banyak tenaga kerja yang terserap jika semakin banyak usaha yang didirikan, dan jika hal ini di dukung dengan kemudahan akses keuangan dan perbankan bagi para pengusaha kecil pasti nya lama kelamaan Indonesia bisa mandiri untuk menghasilkan produk-produk yang di butuhkan, atau bahkan bisa menghasilkan lebih untuk di ekspor ke luar negeri. Jika masyarakat kita ingin berusaha untuk mandiri menciptakan lapangan pekerjaan ini merupakan hal positif dan seharusnya akses untuk mengembangkan bisnis ini di beri kemudahan. Jangan sampai banyak usaha yang harus gulung tikar hanya karena modal kurang dan tidak adanya jalan untuk melancarkan usaha mereka,jangan sampai usaha yang seharusnya bisa jadi besar malah harus berurusan dengan rentenir sehingga menghambat keuangan dan hasil produksi mereka.

Pemerataan pertumbuhan Ekonomi terhambat konektivitas

Michael Agustinus - Sindonews

Sabtu,  24 November 2012  −  12:49 WIB

Sindonews.com - Indonesian Port Corporation II (IPC II) atau lebih dikenal sebagai PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menilai, jalur perhubungan (konektivitas) antar pulau di Indonesia masih sangat buruk. Akibatnya, biaya distribusi barang antar pulau menjadi sangat tinggi.

"Kirim barang ke Papua lebih mahal daripada ke Amerika. Ada 160 juta orang di Jawa tapi secara ekonomi mereka lebih dekat dengan China daripada pulau-pulau lain," kata CEO Pelindo II RJ Lino dalam acara IKA ITS Business Summit di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (24/11/2012).

Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan banyak infrastruktur perhubungan baru untuk meningkatkan koneksi antar pulau sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menyebar ke luar Jawa. 

"Ini tantangan kita sekarang. Dimana-mana sekarang kalau kita bicara infrastruktur, kita bangun baru," ujar Lino.

Demi mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, Lino mengemukakan bahwa Pelindo II tengah mengembangkan Pelabuhan Sorong di Papua untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur. "Sorong is going to be the future port. Dia akan jadi pusat di Indonesia Timur," tukas dia.

Selain itu, pihaknya juga memperluas Pelabuhan Tanjung Priuk untuk mempermudah perhubungan antar pulau di Indonesia. 

"Kita juga sedang kembangkan New Priuk. Karena ini 3 tahun lagi akan penuh, pertumbuhannya cepat sekali. Kalau ini jadi, akan lebih besar dari Tanjung Priuk selama 130 tahun. Nilainya USD4,5 billion," tutupnya.

Analisis :

Indonesia adalah negara kepulauan yang sayang jika pertumbuhan ekonominya terhambat jika infrastruktur dan fasilitas yang sangat minim untuk memutar roda pertumbuhan ekonomi, jangan hanya mengutamakan pembangunan jalan raya atau pembangunan gedung-gedung baru, indonesia juga membutuhkan perhatian untuk pelabuhan-pelabuhan yang menjadi salah satu di antara akses perputaran ekonomi. Program dalam pembangunan pelabuhan seperti pelabuhan di sorong papua dan di tanjung priuk  harus di kerjakan sebaik dan semaksimal mungkin, agar mempermudah pengiriman atau penerimaan barang di akses tersebut bisa lancar dan bisa menaikan aktifitas yang terjadi di pelabuhan agar bisa maksimal pengiriman barang eksport maupun  import. Dan bisa menghasilkan keutungan yang lebih banyak lagi jika sudah terpenuihnya infrastuktur yang menunjang kegiatan seperti eksport dan import di Indonesia .

Indonesia Primadona Investasi

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Indonesia menjadi primadona investasi di kawasan Asia Tenggara. Di mata para investor, Indonesia dengan segala kekurangannya yang ada masih tetap dinilai paling menarik untuk investasi dibandingkan dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya.

Wartawan Kompas FX Laksana Agung Saputra melaporkan dari Phnom Penh, Kamboja, hasil survei daya saing ASEAN yang dilakukan Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore selama 2011-2012 menyebutkan bahwa Indonesia paling diminati investor.

Namun, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dibenahi berkaitan dengan buruknya iklim investasi akibat tingkat korupsi tinggi, infrastruktur minim, dan kepastian hukum rendah.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di Phnom Penh, Senin (19/11/2012), menyatakan, hasil survei disampaikan Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (ABAC) pada pertemuan dengan para pemimpin ASEAN pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21, Minggu (18/11/2012).

Hasil survei itu, menurut Gita, mendapatkan tanggapan positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu sekaligus mengonfirmasi data tingginya pertumbuhan investasi di Indonesia selama tahun 2012.

Nilai investasi menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal mulai triwulan I-2012 sampai triwulan III-2012 berturut-turut Rp 71,2 triliun, Rp 76,9 triliun, dan Rp 81,8 triliun. Secara akumulatif, realisasi investasi mencapai Rp 229,9 triliun atau 81,09 persen dari target.

Survei daya saing ASEAN atas sponsor ABAC dilakukan September 2011-Maret 2012. Sebanyak 405 responden dari beragam pelaku usaha di 10 negara ASEAN terlibat. Profil usahanya meliputi sektor jasa (45 persen), manufaktur (35 persen), dan lain-lain (18 persen) seperti pertanian serta pertambangan.

Skala usahanya mulai usaha kecil (40 persen), usaha menengah (24 persen), sampai usaha besar (36 persen). Dari kelompok usaha skala besar, 16 persen di antaranya perusahaan multinasional level Asia dan 14 persen multinasional level global.

Dari skala daya tarik investasi 0-10, Indonesia mendapatkan nilai 6,89 atau tertinggi dibandingkan dengan sembilan negara ASEAN lainnya. Setelah Indonesia, menyusul Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Namun, Indonesia masih bermasalah dengan iklim investasi. Penyebabnya adalah korupsi tinggi, infrastruktur minim, dan kepastian hukum lemah.

Analisis :

Indonesia menjadi primadona investasi dan menduduki peringkat teratas diantara negara-negara lainnya tentulah merupakan hal yang positif tidak hanya untuk di pertahankan tapi terus di tingkatkan, untuk meningkatkannya tentulah hal-hal yang menjadi ganjalan para investor untuk lebih beramai ramai menanamkan modalnya seperti kasus korupsi yang tinggi itu harus di berantas dengan sungguh-sungguh, contohlah negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, kenapa kita tidak menerapkan hal positif ke negara kita itu tentu menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan, apalagi negara ini adalah negara hukum bukan negara politik. Hal-hal semacam korupsi dan lain sebagainya harus di proses dengan adil, dan ifrastruktur yang lemah merupakan kerugian yang harus di benahi, ini merupakan modal kita untuk para investor mau menanaman investasi di negara ini.

Menkeu: Perekonomian RI Belum "Overheating"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan perekonomian Indonesia belum menunjukkan gejala overheating. Sebab, indikator fundamental Indonesia dinilai masih kuat

"Sampai saat ini, indikator perekonomian masih terjaga, belum ada gejala untuk overheating," kata Agus saat memberikan sambutan di acara Investasi 2013: Menghadapi Ancaman Overheating Economy di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Menurut Agus, gejala overheating itu bisa terjadi jika indikator perekonomian naik secara tidak wajar. Sehingga ekonomi domestik mengalami pelemahan. Agus mencontohkan tingkat inflasi RI hingga akhir tahun masih terjaga di level yang masih sesuai target yaitu 4,5 persen plus minus 1 persen. Di sisi lain, neraca perdagangan juga masih surplus.

"Padahal selama empat kuartal terakhir, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, baru kuartal ketiga lalu, Indonesia mengalami surplus," tambahnya.

Kondisi ekspor juga masih mengalami kenaikan sebesar 13 persen menjadi 5,9 miliar dollar AS. Meski impor juga masih naik 11 persen menjadi 15,3 miliar dollar AS. "Kondisi ekspor impor ini masih wajar, meski ekspor belum tinggi," jelasnya.

Selain itu, gejala overheating juga bisa terjadi jika pertumbuhan kredit yang tinggi dan aset properti yang naik secara tidak wajar. "Tapi dilihat dari semua indikator, performa ekonomi Indonesia masih relatif lebih baik dibanding negara lain," tambahnya.

Sehingga, hingga saat ini, pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih wajar dan belum menunjukkan gejala overheating.

Analisis :

Overheating adalah kondisi perekonomian dimana pertumbuhan meningkat sangat tinggi, namun tidak dari meningkatnya produksi di dalam negeri, tetapi dari peningkatan konsumsi, sehingga inflasi di perkirakan bisa terjadi sangat tinggi. Jadi jika perekonomian RI belum overheating berarti perekonomian masih terjaga kestabilan indikator fundamentalnya, hal ini baik dan perlu terus di pertahankan dan dijaga, karena jika di liat dari negara-negara lain Indonesia masih memiliki performa ekonomi yang baik dan wajar.

Marak Demo Buruh

Investor Bakal Lihat RI Bukan Negara Kondusif

Senin, 19 November 2012 20:03 wib

BEKASI - Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Menko Perekonomian Arief Habibie menyatakan, maraknya aksi demo buruh dengan melakukan mogok kerja akan memukul iklim investasi nasional.

Alasannya, investor akan melihat Indonesia bukan sebagai negara yang kondusif untuk menanamkan modal mereka. Padahal, datangnya investasi akan menyerap tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran nasional.

"Pemerintah sudah berhasil menekan angka pengangguran sejak 2005. Pada 2005, angka pengangguran nasional mencapai 11 persen. Kini, kata Arief, jumlah pengangguran sudah berada di angka enam persen," katanya, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Demo Buruh dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), di Bekasi, Senin (19/11/2012).

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan iklim investasi agar makin banyak investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Saat ini, Arief melanjutkan, ada sekira 26 perusahaan manufaktur di Kota Senzhen, China yang siap merelokasi pabriknya ke Asia Tenggara. Perusahaan tersebut tentu akan memilih negara yang kondusif untuk menjalankan usaha mereka.

"Nah, yang menangkap peluang ini justru Vietnam. Sementara kita masih bergelut dengan soal mogok kerja buruh, tentu kita berharap iklim investasi terus membaik sehingga investasi dari China bisa kita serap maksimal," kata Arief. (Sudarsono/Koran SI/ade)

Analisis :

Menjadi PR besar untuk pemerintah sekarang menyelesaikan permasalah kenaikan gaji buruh ini agar cepat-cepat di berikan kejelasan atau penyelesaian dari keinginan para buruh dan para pengusaha, sehingga para investor yang sudah menanamkan modalnya di sini tidak kabur dan para investor baru yang ingin  menanamkan modalnya tidak ragu lagi untuk berinvestasi di sini, jangan sampai kestabilan perekonomian kita goyah jika tidak ada lagi investor itu berarti sudah tidak ada lagi kepercayaan pada negara ini. Dan akan semakin memperluas dan memperumit masalah di tambah jika tidak ada lapangan pekerjaan sementara sumber daya manusia yang ada di Indonesia sangatlah banyak.

BI prediksi target investasi sepuluh persen tercapai

Selasa, 13 November 2012 22:49 WIB | 1079 Views

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia memprediksi faktor investasi pada 2012 mencapai sepuluh persen jika ekonomi nasional bisa tumbuh 6,3 persen.

"Target sepuluh persen itu berdasarkan kondisi tahun ini. Artinya, jika ekonomi bisa tumbuh 6,3 persen maka faktor investasi itu bisa sepuluh persen," kata Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono usai pembukaan seminar internasional "Asia sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Global: Fokus Investasi di Indonesia" di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa.

Namun, Hartadi mengatakan tidak ada tekanan kepada BI untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengejar ekses likuiditas dari target faktor investasi tersebut.

"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah duduk tenang sambil memonitor situasi ekonomi global, khususnya di Amerika Serikat," katanya.

Dalam waktu dekat ini, AS berencana mengeluarkan "quantitative easing III" yang menurut Hartadi, bisa menjadi faktor adanya arus modal yang masuk ke Indonesia.

"Bahkan sekarang pun sudah terasa adanya arus modal masuk ke Surat Berharga Negara (SBN)," katanya.

Hartadi menambahkan Jika arus modal masuk ke Indonesia semakin banyak, khususnya dari investasi, nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi.

"Harus diakui bahwa memang sulit untuk memperkirakan kapan arus modal masuk. Tapi kalau melihat dari faktor kemampuan Indonesia untuk menarik kegiatan ekonomi, khususnya investasi maka `capital inflow` akan masuk," kata Hartadi.

Analisis :

Jika ingin faktor Investasi meningkat 10 persen, seharusnya perbaiki dulu sarana yang menunjang untuk para investor menanamkan modalnya, berantas segala kasus korupsi yang masih saja menjadi masalah yang  sangat memalukann, bagaimana bisa seorang investor mempercayakan begitu saja menanamkan modal mereka sementara mereka tau jika tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi, dan dengan menjalankan  kebijakan-kebijakan pro rakyat hingga tidak terjadi demo seperti demo kenaikan upah buruh yang membuat banyak investor kabur, bahkan calon-calon investor yang tadinya melihat peluang yang bagus di Indonesia menjadi enggan karena permasalahan yang sedang  terjadi di negara ini . jika hal – hal tersebut sudah di perbaiki tentulah para investor akan datang dan akan menjadi keuntungan untuk Indonesia tidak hanya dari faktor keuangan melainkan Indonesia bisa di lihat sebagai negara yang memang berlandaskan hukum adil yang kuat , bersih dan terpenuhi fasilitas untuk berjalannya usaha di dalam negeri .

Realisasi pajak Oktober 71,56 persen

Kamis, 1 November 2012 16:20 WIB | 1160 Views

Jakarta (ANTARA News) - Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2012 mencapai Rp633,29 miliar atau sekitar 71,56 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 sebesar Rp885,03 miliar.

"Realisasi penerimaan pajak sekitar Rp633,29 miliar per 23 Oktober 2012," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus di Jakarta, Kamis.

Realisasi itu disumbang oleh pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).

Berdasarkan laporan mingguan penerimaan pajak Ditjen Pajak per 23 Oktober 2012, realisasi PPh nonmigas mencapai Rp309,03 miliar atau 69,33 persen dari target APBN-P 2012.

Sementara itu realisasi penerimaan PPN & PPnBM mencapai Rp246,62 miliar atau sekitar 73,39 persen dari target APBN-P 2012.

Dia menjelaskan penerimaan dari pajak penghasilan nonmigas terus menurun akibat pengaruh perlambatan ekonomi global. 

"PPh-nya memang agak menurun karena adanya pengaruh perlambatan ekonomi global," kata dia.

Perlambatan ekonomi global, lanjut Kismantoro, mengakibatkan daya beli internasional menurun. Hal itu menyebabkan daya serap komoditi diekspor ke dunia menurun, sehingga ekspor Indonesia juga ikut menurun.

Untuk mengatasi penurunan penerimaan, Ditjen Pajak berupaya untuk terus mencari wajib pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional. Selain itu, Ditjen Pajak bekerjasama dengan penegak hukum juga menggalakkan penegakkan hukum untuk menagih pajak. (A062)

Analisis :

Penerimaan pajak hingga akhir tahun ini yang hanya mencapai 71,56 persen dari yang di tetapkan APBN di karenakan perlambatan ekonomi global, ini tidak bisa menjadi alasan satu-satunya bagi ditjen pajak, bisa jadi masih bnyak kasus suap yang terjadi yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar agar wajib pajak mereka bisa di diskon atau di perkecil dari kewajiban nilai yang seharusnya, jangan sampai kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di ditjen pajak terus berjalan sementara kasus yang sudah terangkat di publik belum di selesaikan dengan adil, jangan sampai masyarakat yang menjadi imbasnya, mereka justru rutin bayar pajak sesuai nilai yang ditetapkan tapi hasil dari bayar pajak tersebut minim di rasakan untuk umum. Merupakan hal yang baik jika pemerintah terus menggalakan wajib pajak, tapi jika di iringin dengan kejujuran mereka dalam mengelola pajak dan tidak pilihkasih kepada seluruh warga Indonesia yang wajib pajak. 

Nyaris Rp 2.000 Triliun, Utang RI Kalahkan Nilai APBN

Ramdhania El Hida - detikfinance

Jumat, 16/11/2012 14:15 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2012 mencapai Rp 1.992 triliun atau nyaris Rp 2.000 triliun hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Debt Management Office (DMO) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Jumat (16/11/2012), jumlah tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 633 triliun atau 32% dan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.359 triliun atau 68%.

Realisasi total utang tersebut meningkat hampir Rp 200 triliun dari posisi di akhir tahun 2011 yang sebesar Rp 1.809 triliun. Hal ini sesuai dengan rencana pembiayaan dalam APBN-P 2012 di mana utang dalam negeri direncanakan sebesar Rp 194,5 triliun dan luar negeri hanya Rp 4,4 triliun.

Dengan realisasi utang ini, selisih antara utang dengan pendapatan negara pada tahun ini saja semakin besar. Dalam APBN-P 2012, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.358 triliun dengan pendapatan dari perpajakan sebesar Rp 1.016 triliun dan pendapatan bukan pajak sebesar Rp 341 triliun, serta hibah Rp 800 miliar.

Analisis :

Hutang negara dari tahun ke tahun yang di harapkan semakin berkurang malah semakin meningkat, dari catatan kementrian keuangan tahun 2011 hutang RI Rp. 1.809 triliun dan akhir tahun ini nyaris mencapai Rp.2000 triliun, jumlah yang sangat besar. Jumlah ini sudah di luar rencana pembiayaan dalam APBN-P 2012 yang bertotal Rp. 198,9 triliun. Sedangkan pendapatan negara yang hanya mencapai Rp.1358 triliun tidak bisa menuntupi hutang, walaupun tidak semua hutang itu di bayarkan dalam tempo yang dekat, tapi kenapa pemerintah masih saja mengandalkan hutang, dari pada lebih memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal, setidaknya mengurangi hutang negara dari tahun ke tahun bukan justru menambah beban negara. Jika berhutang pun harus jelas kemana dana yang tidak kecil itu di realisasikan, manfaat apa yang akan di dapat untuk rencana pemerintah yang menggunakan hutang tersebut.

Banyak Penduduk RI Tak Punya Toilet, Negara Rugi Rp 67 Triliun

Feby Dwi Sutianto - detikfinance

Senin, 19/11/2012 14:46 WIB

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada sekitar 48 juta warga atau 20% dari total penduduk Indonesia tidak punya toilet sehingga harus buang air besar sembarangan. Bappenas pun merilis berbagai dampak dari minimnya sanitasi toilet ini.

Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo menilai akibat buruk dari aktivitas buang air besar sembarangan ini telah menimbulkan kerugian hingga Rp 67 tiliun per tahun.

"Kerugian Rp 67 triliun karena sanitasi buruk atau dibagi Per KK (Kepala Keluarga), jadi Rp 1,3 juta per keluarga," tutur Nugroho pada acara World Toilet Day di Senayan City Jakarta, Senin (19/11/2012).

Tutur Nugroho, kerugian per tahun yang besar dan dialami penduduk Indonesia khususnya bagi mereka yang tidak memiliki toilet ini karena kotoran dari tinja yang mereka hasilkan telah mencemari sumber air baku atau air tanah yang umumnya digunakan sebagai sumber air minum masyarakat sehingga dapat menggangu kesehatan.

"Kerugian rata-rata satu keluarga Rp 1,3 juta per tahun karena sanitasi buruk sehingga jadi sakit dan dirawat, anak sakit harus ditunggui, buruh harian sakit gak bisa bekerja," tambahnya.

Seperti diketahui, kesadaran memiliki sanitasi yang bersih di Indonesia masih rendah. Setidaknya hingga tahun 2012, ada sekitar 20% dari penduduk Indonesia tidak memiliki sanitasi yang baik seperti toilet.

Setidaknya ada 48 juta penduduk Indonesia yang melakukan buang air besar sembarangan seperti di sungai dan tanah kosong sehingga mencemari air tanah dan sungai karena tidak memiliki toilet yang memiliki jamban atau tempat penampungan limbah rumah tangga.

Analisis :

Kerugian yang mencapai Rp 67 Triliun angka yang cukup besar, hanya di karenakan 20% atau sekitar 48 juta penduduk di Indonesia tidak memilik toilet, Pemerintah dalam hal ini di anggap sangat lalai, kemana sajakah uang di kas negara di perbelanjakan, hutang luar negeri yang semakin banyak, hanya sekedar membangun MCK untuk masyarakatnya, agar lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan tentulah ini bukan hal yang sulit jika pemerintah mau memperbaikinya. Atau mungkin ini hanya alasan untuk kembali berhutang, memberikan sela untuk para koruptor mengambil hak masyarakat.

Utang RI Rp 1.992 Triliun Belum Bisa Lunas 30 Tahun Lagi

Ramdhania El Hida - detikfinance

Senin, 19/11/2012 17:35 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku utang pemerintah yang jumlahnya Rp 1.992 triliun tidak bisa dilunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun. Karena utang-utang tersebut banyak yang jangka waktunya 30 tahun mendatang atau sekitar tahun 2055.

"Pinjaman ini kan tidak jatuh tempo tahun depan. Ada yang 20-30 tahun," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Namun, lanjut Robert, kemampuan pemerintah untuk membayar utang-utangnya masih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang semakin rendah dengan pendapatan yang terus meningkat tiap tahunnya.

"Kalau melihat kemampuan suatu negara bayar utang kan dilihat dari rasio utang terhadap PDB itu 23 persen itu sangat aman. Kita tidak bisa bandingkan utang outstanding Rp 1.992 triliun dengan penerimaan 1 tahun karena ini akan dibayar 30 tahun," ujarnya.

Robert meyakini, secara perlahan utang pemerintah ini akan berkurang mengingat komposisi utang yang lebih banyak untuk membayar pinjaman dibandingkan mengeluarkan utang baru.

"Dari tahun ke tahun kita lebih banyak membayar yang pinjaman daripada menarik pinjaman baru, sehingga yang Rp 632 triliun ini kita harapkan makin berkurang," tandasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2012 mencapai Rp 1.991,59 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang ini naik Rp 15,97 triliun.

Jika dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Indonesia naik Rp 182,64 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,5% pada Oktober 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Oktober 2012 mencapai US$ 207,13 miliar, naik dari bulan sebelumnya US$ 206,05 miliar. 

Jumlah utang dalam denominasi dolar AS ini juga naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 199,49 miliar.

Analisis :

Hutang pemerintah yang mencapai Rp 1.992 triliun hingga Oktober 2012 seharusnya bisa di lunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun, jika saja tingkat kasus korupsi bisa menurun atau pun di hilangkan, keputusan pemerintah untuk berhutang memang pasti memiliki alasan yang tepat untuk pembangunan negara ini dan lain sebagainya, tapi jika hutang itu bisa di manfaatkan dan benar-benar di pergunakan secara utuh untuk hal-hal yang baik tanpa adanya korupsi pastilah kita bisa merasakan manfaatnya, dan bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Menurut saya, salah jika pemerintah tidak bisa membayar hutang tersebut karena jatuh temponya masih lama sekitar 20 atau 30 tahun lagi, selagi kita mampu untuk membayar kenapa tidak secepatnya hutang tersebut di bayar dan kalau bisa kita tidak perlu berhutang lagi kepada negara lain, sebagai bukti dan contoh jika negara Indonesia ini memanglah negara yang sudah berhasil mencapai tahap berkembang dan menuju sebagai negara yang maju. 

Utang RI Rp 1.992 Triliun Belum Bisa Lunas 30 Tahun Lagi

Ramdhania El Hida - detikfinance

Senin, 19/11/2012 17:35 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku utang pemerintah yang jumlahnya Rp 1.992 triliun tidak bisa dilunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun. Karena utang-utang tersebut banyak yang jangka waktunya 30 tahun mendatang atau sekitar tahun 2055.

"Pinjaman ini kan tidak jatuh tempo tahun depan. Ada yang 20-30 tahun," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Namun, lanjut Robert, kemampuan pemerintah untuk membayar utang-utangnya masih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang semakin rendah dengan pendapatan yang terus meningkat tiap tahunnya.

"Kalau melihat kemampuan suatu negara bayar utang kan dilihat dari rasio utang terhadap PDB itu 23 persen itu sangat aman. Kita tidak bisa bandingkan utang outstanding Rp 1.992 triliun dengan penerimaan 1 tahun karena ini akan dibayar 30 tahun," ujarnya.

Robert meyakini, secara perlahan utang pemerintah ini akan berkurang mengingat komposisi utang yang lebih banyak untuk membayar pinjaman dibandingkan mengeluarkan utang baru.

"Dari tahun ke tahun kita lebih banyak membayar yang pinjaman daripada menarik pinjaman baru, sehingga yang Rp 632 triliun ini kita harapkan makin berkurang," tandasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2012 mencapai Rp 1.991,59 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang ini naik Rp 15,97 triliun.

Jika dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Indonesia naik Rp 182,64 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,5% pada Oktober 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Oktober 2012 mencapai US$ 207,13 miliar, naik dari bulan sebelumnya US$ 206,05 miliar. 

Jumlah utang dalam denominasi dolar AS ini juga naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 199,49 miliar.

Analisis :

Hutang pemerintah yang mencapai Rp 1.992 triliun hingga Oktober 2012 seharusnya bisa di lunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun, jika saja tingkat kasus korupsi bisa menurun atau pun di hilangkan, keputusan pemerintah untuk berhutang memang pasti memiliki alasan yang tepat untuk pembangunan negara ini dan lain sebagainya, tapi jika hutang itu bisa di manfaatkan dan benar-benar di pergunakan secara utuh untuk hal-hal yang baik tanpa adanya korupsi pastilah kita bisa merasakan manfaatnya, dan bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Menurut saya, salah jika pemerintah tidak bisa membayar hutang tersebut karena jatuh temponya masih lama sekitar 20 atau 30 tahun lagi, selagi kita mampu untuk membayar kenapa tidak secepatnya hutang tersebut di bayar dan kalau bisa kita tidak perlu berhutang lagi kepada negara lain, sebagai bukti dan contoh jika negara Indonesia ini memanglah negara yang sudah berhasil mencapai tahap berkembang dan menuju sebagai negara yang maju. 

Utang RI Rp 1.992 Triliun Belum Bisa Lunas 30 Tahun Lagi

Ramdhania El Hida - detikfinance

Senin, 19/11/2012 17:35 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku utang pemerintah yang jumlahnya Rp 1.992 triliun tidak bisa dilunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun. Karena utang-utang tersebut banyak yang jangka waktunya 30 tahun mendatang atau sekitar tahun 2055.

"Pinjaman ini kan tidak jatuh tempo tahun depan. Ada yang 20-30 tahun," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Namun, lanjut Robert, kemampuan pemerintah untuk membayar utang-utangnya masih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang semakin rendah dengan pendapatan yang terus meningkat tiap tahunnya.

"Kalau melihat kemampuan suatu negara bayar utang kan dilihat dari rasio utang terhadap PDB itu 23 persen itu sangat aman. Kita tidak bisa bandingkan utang outstanding Rp 1.992 triliun dengan penerimaan 1 tahun karena ini akan dibayar 30 tahun," ujarnya.

Robert meyakini, secara perlahan utang pemerintah ini akan berkurang mengingat komposisi utang yang lebih banyak untuk membayar pinjaman dibandingkan mengeluarkan utang baru.

"Dari tahun ke tahun kita lebih banyak membayar yang pinjaman daripada menarik pinjaman baru, sehingga yang Rp 632 triliun ini kita harapkan makin berkurang," tandasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2012 mencapai Rp 1.991,59 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang ini naik Rp 15,97 triliun.

Jika dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Indonesia naik Rp 182,64 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,5% pada Oktober 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Oktober 2012 mencapai US$ 207,13 miliar, naik dari bulan sebelumnya US$ 206,05 miliar. 

Jumlah utang dalam denominasi dolar AS ini juga naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 199,49 miliar.

Analisis :

Hutang pemerintah yang mencapai Rp 1.992 triliun hingga Oktober 2012 seharusnya bisa di lunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun, jika saja tingkat kasus korupsi bisa menurun atau pun di hilangkan, keputusan pemerintah untuk berhutang memang pasti memiliki alasan yang tepat untuk pembangunan negara ini dan lain sebagainya, tapi jika hutang itu bisa di manfaatkan dan benar-benar di pergunakan secara utuh untuk hal-hal yang baik tanpa adanya korupsi pastilah kita bisa merasakan manfaatnya, dan bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Menurut saya, salah jika pemerintah tidak bisa membayar hutang tersebut karena jatuh temponya masih lama sekitar 20 atau 30 tahun lagi, selagi kita mampu untuk membayar kenapa tidak secepatnya hutang tersebut di bayar dan kalau bisa kita tidak perlu berhutang lagi kepada negara lain, sebagai bukti dan contoh jika negara Indonesia ini memanglah negara yang sudah berhasil mencapai tahap berkembang dan menuju sebagai negara yang maju. 

Utang RI Rp 1.992 Triliun Belum Bisa Lunas 30 Tahun Lagi

Ramdhania El Hida - detikfinance

Senin, 19/11/2012 17:35 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku utang pemerintah yang jumlahnya Rp 1.992 triliun tidak bisa dilunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun. Karena utang-utang tersebut banyak yang jangka waktunya 30 tahun mendatang atau sekitar tahun 2055.

"Pinjaman ini kan tidak jatuh tempo tahun depan. Ada yang 20-30 tahun," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Namun, lanjut Robert, kemampuan pemerintah untuk membayar utang-utangnya masih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang semakin rendah dengan pendapatan yang terus meningkat tiap tahunnya.

"Kalau melihat kemampuan suatu negara bayar utang kan dilihat dari rasio utang terhadap PDB itu 23 persen itu sangat aman. Kita tidak bisa bandingkan utang outstanding Rp 1.992 triliun dengan penerimaan 1 tahun karena ini akan dibayar 30 tahun," ujarnya.

Robert meyakini, secara perlahan utang pemerintah ini akan berkurang mengingat komposisi utang yang lebih banyak untuk membayar pinjaman dibandingkan mengeluarkan utang baru.

"Dari tahun ke tahun kita lebih banyak membayar yang pinjaman daripada menarik pinjaman baru, sehingga yang Rp 632 triliun ini kita harapkan makin berkurang," tandasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2012 mencapai Rp 1.991,59 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang ini naik Rp 15,97 triliun.

Jika dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Indonesia naik Rp 182,64 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,5% pada Oktober 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Oktober 2012 mencapai US$ 207,13 miliar, naik dari bulan sebelumnya US$ 206,05 miliar. 

Jumlah utang dalam denominasi dolar AS ini juga naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 199,49 miliar.

Analisis :

Hutang pemerintah yang mencapai Rp 1.992 triliun hingga Oktober 2012 seharusnya bisa di lunasi dalam jangka waktu 1-2 tahun, jika saja tingkat kasus korupsi bisa menurun atau pun di hilangkan, keputusan pemerintah untuk berhutang memang pasti memiliki alasan yang tepat untuk pembangunan negara ini dan lain sebagainya, tapi jika hutang itu bisa di manfaatkan dan benar-benar di pergunakan secara utuh untuk hal-hal yang baik tanpa adanya korupsi pastilah kita bisa merasakan manfaatnya, dan bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Menurut saya, salah jika pemerintah tidak bisa membayar hutang tersebut karena jatuh temponya masih lama sekitar 20 atau 30 tahun lagi, selagi kita mampu untuk membayar kenapa tidak secepatnya hutang tersebut di bayar dan kalau bisa kita tidak perlu berhutang lagi kepada negara lain, sebagai bukti dan contoh jika negara Indonesia ini memanglah negara yang sudah berhasil mencapai tahap berkembang dan menuju sebagai negara yang maju. 

Upah minimum naik, daya saing RI turun

Michael Agustinus - Sindonews

Sabtu,  17 November 2012  −  13:57 WIB

Sindonews.com - Tahun 2013 mendatang direncanakan akan ada kenaikan upah minimum hingga Rp2 juta per bulan. Kenaikan upah minimum ini diprediksi akan menurunkan daya saing Indonesia. Padahal, pada saat yang bersamaan, produk-produk impor membanjiri pasar domestik.

"Tentunya ini akan mempunyai implikasi kepada perusahaan-perusahaan yang notabene sekarang ini menghadapi kompetisi dengan produk-produk impor. Ini yang harus kita cermati," jelas pengamat ekonomi Dirgo D Purbo usai acara Polemik Sindo Radio Network  di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Selain kenaikan upah minimum, sambung Dirgo, masalah yang dihadapi para pengusaha di Indonesia akan semakin bertambah runyam dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). "Biaya buruh naik, operasional rencananya TDL juga naik," lanjutnya.

Dirgo juga memperkirakan, peningkatan upah minimum pada tahun depan akan mendorong angka inflasi, sebab biaya produksi ikut bertambah dan implikasinya harga barang-barang secara umum menjadi semakin mahal.

"Tentunya mempunyai dampak inflasi nanti dalam konteks secara makro ekonomi karena tuntutan ini kan artinyacost biaya operasional semuanya naik," simpul dia. 

Analisis :

Dengan upah minimum yang sekarang di rasa tidak mencukupi kebutuhan hiduplah yang membuat para buruh mendesak untuk menaikan upah minimal kerja, harga kebutuhan pokok yang sekarang tidak bisa mereka imbangi dengan pendapatan mereka sekarang, seharusnya berawal dari penurunan harga pokok, dan tidak di naikannya tarif listrik yang di harapkan oleh para buruh dan pengusaha agar tidak semakin rumitnya masalah perekonomian di bidang usaha. 

Upah minimum naik, daya saing RI turun

Michael Agustinus - Sindonews

Sabtu,  17 November 2012  −  13:57 WIB

Sindonews.com - Tahun 2013 mendatang direncanakan akan ada kenaikan upah minimum hingga Rp2 juta per bulan. Kenaikan upah minimum ini diprediksi akan menurunkan daya saing Indonesia. Padahal, pada saat yang bersamaan, produk-produk impor membanjiri pasar domestik.

"Tentunya ini akan mempunyai implikasi kepada perusahaan-perusahaan yang notabene sekarang ini menghadapi kompetisi dengan produk-produk impor. Ini yang harus kita cermati," jelas pengamat ekonomi Dirgo D Purbo usai acara Polemik Sindo Radio Network  di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Selain kenaikan upah minimum, sambung Dirgo, masalah yang dihadapi para pengusaha di Indonesia akan semakin bertambah runyam dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). "Biaya buruh naik, operasional rencananya TDL juga naik," lanjutnya.

Dirgo juga memperkirakan, peningkatan upah minimum pada tahun depan akan mendorong angka inflasi, sebab biaya produksi ikut bertambah dan implikasinya harga barang-barang secara umum menjadi semakin mahal.

"Tentunya mempunyai dampak inflasi nanti dalam konteks secara makro ekonomi karena tuntutan ini kan artinyacost biaya operasional semuanya naik," simpul dia. 

Analisis :

Dengan upah minimum yang sekarang di rasa tidak mencukupi kebutuhan hiduplah yang membuat para buruh mendesak untuk menaikan upah minimal kerja, harga kebutuhan pokok yang sekarang tidak bisa mereka imbangi dengan pendapatan mereka sekarang, seharusnya berawal dari penurunan harga pokok, dan tidak di naikannya tarif listrik yang di harapkan oleh para buruh dan pengusaha agar tidak semakin rumitnya masalah perekonomian di bidang usaha. 

Upah minimum naik, daya saing RI turun

Michael Agustinus - Sindonews

Sabtu,  17 November 2012  −  13:57 WIB

Sindonews.com - Tahun 2013 mendatang direncanakan akan ada kenaikan upah minimum hingga Rp2 juta per bulan. Kenaikan upah minimum ini diprediksi akan menurunkan daya saing Indonesia. Padahal, pada saat yang bersamaan, produk-produk impor membanjiri pasar domestik.

"Tentunya ini akan mempunyai implikasi kepada perusahaan-perusahaan yang notabene sekarang ini menghadapi kompetisi dengan produk-produk impor. Ini yang harus kita cermati," jelas pengamat ekonomi Dirgo D Purbo usai acara Polemik Sindo Radio Network  di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Selain kenaikan upah minimum, sambung Dirgo, masalah yang dihadapi para pengusaha di Indonesia akan semakin bertambah runyam dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). "Biaya buruh naik, operasional rencananya TDL juga naik," lanjutnya.

Dirgo juga memperkirakan, peningkatan upah minimum pada tahun depan akan mendorong angka inflasi, sebab biaya produksi ikut bertambah dan implikasinya harga barang-barang secara umum menjadi semakin mahal.

"Tentunya mempunyai dampak inflasi nanti dalam konteks secara makro ekonomi karena tuntutan ini kan artinyacost biaya operasional semuanya naik," simpul dia. 

Analisis :

Dengan upah minimum yang sekarang di rasa tidak mencukupi kebutuhan hiduplah yang membuat para buruh mendesak untuk menaikan upah minimal kerja, harga kebutuhan pokok yang sekarang tidak bisa mereka imbangi dengan pendapatan mereka sekarang, seharusnya berawal dari penurunan harga pokok, dan tidak di naikannya tarif listrik yang di harapkan oleh para buruh dan pengusaha agar tidak semakin rumitnya masalah perekonomian di bidang usaha. 

Upah minimum naik

Jumlah pengangguran berpotensi bertambah

Michael Agustinus - Sindonews

Minggu,  18 November 2012  −  12:00 WIB

Sindonews.com - Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan upah hingga Rp2 juta pada tahun 2013 mendatang.

Pasalnya, kenaikan upah lebih dari 30 persen akan menyebabkan banyak industri kecil dan menengah, yang padat karya gulung tikar.

"Pemerintah harus sadar komposisi industri kita nggak semuanya besar. Yang kecil dan menengah justru yang penyerapannya besar," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar dalam wawancara dengan Sindonews di Jakarta, Minggu (17/11/2012).

Sanny memaparkan, penutupan industri kecil dan menengah atau pengurangan jumlah tenaga kerja tentu menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Apalagi, 60 persen dari angkatan kerja nasional masih bergerak di sektor informal. Kenaikan upah minimum akan mempersulit penyerapan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal.

"Dan itu akibatnya bertambahnya pengangguran. Angkatan kerja kita 120 juta, yang formal hanya sekitar 50 juta, sisanya informal. Dengan industri-industri yang mengikuti upah minimum, akhirnya pekerja informal tidak dapat berpindah," simpul dia.

Seperti diketahui, awal pekan ini pemerintah mewacanakan penetapan upah minimum buruh hingga Rp2juta pada 2013. "Kalau sektor industri sendiri secara pukul atas, bisa diatas mencapai rata-rata 2 juta. Itu pembicaraan kami dengannya," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat beberapa waktu lalu.

Analisis :

Jika industri kecil dan menegah tidak bisa menyanggupi atas keputusan pemerintah untuk menaikan upah minimal kerja, bisa jadi perhatian utama pemerintah untuk membantu agar usahanya tidak goyah bahkan sampai gulung tikar, mungkin dengan kebijakan baru bantuan yang bisa di andalkan. Jika tidak akan menambah PR pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan demi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan upah minimal yang sekarang saja masih banyak pengagguran di Jakarta ini, apalagi jika sampai terjadi tutupnya perusahaan kecil yang justru di harapkan bisa menolong perekonomian.