Banyak Penduduk RI Tak Punya Toilet, Negara Rugi Rp 67 Triliun

Feby Dwi Sutianto - detikfinance

Senin, 19/11/2012 14:46 WIB

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada sekitar 48 juta warga atau 20% dari total penduduk Indonesia tidak punya toilet sehingga harus buang air besar sembarangan. Bappenas pun merilis berbagai dampak dari minimnya sanitasi toilet ini.

Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo menilai akibat buruk dari aktivitas buang air besar sembarangan ini telah menimbulkan kerugian hingga Rp 67 tiliun per tahun.

"Kerugian Rp 67 triliun karena sanitasi buruk atau dibagi Per KK (Kepala Keluarga), jadi Rp 1,3 juta per keluarga," tutur Nugroho pada acara World Toilet Day di Senayan City Jakarta, Senin (19/11/2012).

Tutur Nugroho, kerugian per tahun yang besar dan dialami penduduk Indonesia khususnya bagi mereka yang tidak memiliki toilet ini karena kotoran dari tinja yang mereka hasilkan telah mencemari sumber air baku atau air tanah yang umumnya digunakan sebagai sumber air minum masyarakat sehingga dapat menggangu kesehatan.

"Kerugian rata-rata satu keluarga Rp 1,3 juta per tahun karena sanitasi buruk sehingga jadi sakit dan dirawat, anak sakit harus ditunggui, buruh harian sakit gak bisa bekerja," tambahnya.

Seperti diketahui, kesadaran memiliki sanitasi yang bersih di Indonesia masih rendah. Setidaknya hingga tahun 2012, ada sekitar 20% dari penduduk Indonesia tidak memiliki sanitasi yang baik seperti toilet.

Setidaknya ada 48 juta penduduk Indonesia yang melakukan buang air besar sembarangan seperti di sungai dan tanah kosong sehingga mencemari air tanah dan sungai karena tidak memiliki toilet yang memiliki jamban atau tempat penampungan limbah rumah tangga.

Analisis :

Kerugian yang mencapai Rp 67 Triliun angka yang cukup besar, hanya di karenakan 20% atau sekitar 48 juta penduduk di Indonesia tidak memilik toilet, Pemerintah dalam hal ini di anggap sangat lalai, kemana sajakah uang di kas negara di perbelanjakan, hutang luar negeri yang semakin banyak, hanya sekedar membangun MCK untuk masyarakatnya, agar lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan tentulah ini bukan hal yang sulit jika pemerintah mau memperbaikinya. Atau mungkin ini hanya alasan untuk kembali berhutang, memberikan sela untuk para koruptor mengambil hak masyarakat.