Nyaris Rp 2.000 Triliun, Utang RI Kalahkan Nilai APBN

Ramdhania El Hida - detikfinance

Jumat, 16/11/2012 14:15 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2012 mencapai Rp 1.992 triliun atau nyaris Rp 2.000 triliun hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Debt Management Office (DMO) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Jumat (16/11/2012), jumlah tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 633 triliun atau 32% dan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.359 triliun atau 68%.

Realisasi total utang tersebut meningkat hampir Rp 200 triliun dari posisi di akhir tahun 2011 yang sebesar Rp 1.809 triliun. Hal ini sesuai dengan rencana pembiayaan dalam APBN-P 2012 di mana utang dalam negeri direncanakan sebesar Rp 194,5 triliun dan luar negeri hanya Rp 4,4 triliun.

Dengan realisasi utang ini, selisih antara utang dengan pendapatan negara pada tahun ini saja semakin besar. Dalam APBN-P 2012, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.358 triliun dengan pendapatan dari perpajakan sebesar Rp 1.016 triliun dan pendapatan bukan pajak sebesar Rp 341 triliun, serta hibah Rp 800 miliar.

Analisis :

Hutang negara dari tahun ke tahun yang di harapkan semakin berkurang malah semakin meningkat, dari catatan kementrian keuangan tahun 2011 hutang RI Rp. 1.809 triliun dan akhir tahun ini nyaris mencapai Rp.2000 triliun, jumlah yang sangat besar. Jumlah ini sudah di luar rencana pembiayaan dalam APBN-P 2012 yang bertotal Rp. 198,9 triliun. Sedangkan pendapatan negara yang hanya mencapai Rp.1358 triliun tidak bisa menuntupi hutang, walaupun tidak semua hutang itu di bayarkan dalam tempo yang dekat, tapi kenapa pemerintah masih saja mengandalkan hutang, dari pada lebih memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal, setidaknya mengurangi hutang negara dari tahun ke tahun bukan justru menambah beban negara. Jika berhutang pun harus jelas kemana dana yang tidak kecil itu di realisasikan, manfaat apa yang akan di dapat untuk rencana pemerintah yang menggunakan hutang tersebut.